Dalam rangka mendukung implementasi Fortifikasi Pangan Berskala Besar (FPBB) untuk memenuhi kebutuhan gizi mikro dan menangani masalah gizi sejak dini, UNICEF bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mengadakan “Workshop Diseminasi Kajian Lanskap dan Orientasi Awal Fortifikasi Pangan Berskala Besar.” Workshop di Jawa Tengah dilaksanakan pada Kamis, 16 Mei 2024, sementara di Jawa Timur pada Kamis, 20 Juni 2024. Direktur Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI), Dra. Nina Sardjunani, MA, turut hadir sebagai penanggap, dan Co-Direktur KFI, Prof. Drajat Martianto, hadir sebagai pembicara dalam kedua kegiatan tersebut.
Prof. Drajat menyampaikan materi berjudul Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan untuk Pencegahan Kekurangan Zat Gizi Mikro dan Peningkatan Kualitas SDM Indonesia. Dalam sesi tersebut, beliau menjelaskan berbagai aspek terkait fortifikasi pangan, termasuk pentingnya fortifikasi, keamanannya, dan efektivitasnya. Prof. Drajat juga memaparkan berbagai masalah konsumsi pangan di Indonesia, seperti peringkat Indonesia dalam Global Food Security Index (GFSI), rendahnya kualitas diet akibat rendahnya asupan protein hewani, sayur, dan buah, serta rendahnya skor Pola Pangan Harapan (PPH). Di samping itu, beliau juga menyebutkan bahwa, “Hanya 1% masyarakat Indonesia tidak mampu memenuhi diet cukup kalori, tetapi hampir 50% tidak mampu membeli diet sehat. Diet yang didominasi pangan sumber karbohidrat dan rendah pangan hewani, sayuran, serta buah ini menjadi alasan pentingnya fortifikasi pangan sebagai strategi komplementer dalam mengatasi kekurangan gizi mikro.”
Dalam presentasinya, Prof. Drajat juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam memperkuat implementasi program fortifikasi wajib dan biofortifikasi melalui Forum Koordinasi Nasional dan Daerah Fortifikasi Pangan Skala Luas (Forum LSFF), demi mewujudkan Generasi Emas 2045.
Sebagai penanggap, Bu Nina Sardjunani memperkenalkan peran KFI sebagai Sekretariat Teknis Forum Koordinasi Pangan Nasional. Bu Nina menjelaskan bahwa KFI memiliki visi menjadi LSM yang efektif dan mandiri dalam mengadvokasi penerapan Fortifikasi Pangan Skala Luas (LSFF) untuk mengurangi kelaparan tersembunyi dan meningkatkan kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Beliau juga menyebutkan KFI akan berkomitmen terus berkontribusi dalam pengembangan fortifikasi pangan nasional melalui berbagai peran penting, di antaranya:
- Penyusunan konsep kebijakan fortifikasi pangan dalam Rancangan RPJP 2025–2045 yang diakomodasi dalam agenda Transformasi Sosial, Budaya, dan Ekologi.
- Penyusunan konsep Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional, dibantu oleh Pak Adhi Lukman.
- Penyusunan kajian akademik kebijakan strategis FPBB 2025–2045, dibantu oleh Prof. Ahmad Suryana.
- Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi FPBB, dibantu oleh ICONS (Universitas Hasanuddin).
- Penyusunan strategi komunikasi FPBB, dibantu oleh Yayasan Cipta.
- Studi fortifikasi minyak goreng atas dukungan pendanaan Nutrition International (NI).
- Keterlibatan pakar KFI dalam pengembangan standar fortifikasi beras bersama GAIN Indonesia dan Kementerian Kesehatan.
- Pengembangan desain survei gizi mikro dan konsumsi.
- Penyusunan model penguatan peran pemerintah daerah dalam pencapaian Universal Salt Iodization (USI).
- Advokasi kepada pengambil kebijakan di pusat dan daerah, serta advokasi pentingnya pemutakhiran data defisiensi gizi mikro.
Bu Nina juga mendorong pembentukan forum lintas pelaku program fortifikasi pangan wajib di tingkat provinsi, terutama dalam menangani garam beryodium yang belum tertangani secara efektif, serta persiapan pengembangan fortifikasi beras dan biofortifikasi, yang telah menjadi kebijakan dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2019–2024. Efektivitas forum koordinasi LSFF di tingkat provinsi memerlukan dukungan pembentukan Sekretariat Teknis LSFF, seperti yang telah dibentuk di pusat. Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur diharapkan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi Kesehatan Masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas Sekretariat Teknis, seperti analisis data sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti, penyusunan policy brief, serta monitoring dan evaluasi program fortifikasi pangan wajib.
KFI siap membantu Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam melakukan advokasi pentingnya Forum Koordinasi LSFF. Saat ini, KFI tengah melakukan advokasi pencapaian USI di Kabupaten Majene dan Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin, serta akan segera melakukan advokasi pembentukan forum serupa di Provinsi Sulawesi Selatan.
