Estimasi waktu baca: 3 menit
Pemerintah Indonesia telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan visi “Indonesia Emas 2045,” yang berfokus pada pencapaian negara maju dan berkelanjutan. Lima sasaran utama visi ini meliputi: peningkatan pendapatan per kapita setara negara maju, penurunan kemiskinan menuju nol persen, pengurangan ketimpangan, peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM), dan penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission. Visi ini dibagi dalam empat tahap transformasi ekonomi lima tahunan, mulai dari penguatan fondasi di tahun 2025 hingga realisasi penuh pada 2045.
SDM yang unggul merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan tersebut, terutama dalam hal kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan. Salah satu faktor penting untuk mendukung SDM unggul adalah ketersediaan pangan yang mencukupi dan berkualitas, terutama pangan yang bergizi, beragam, dan aman (B2SA). Namun, banyak masyarakat berpenghasilan rendah masih kesulitan mengakses pangan berkualitas, terutama yang mengandung zat gizi mikro penting. Untuk mengatasi masalah ini, fortifikasi pangan—penambahan zat gizi mikro pada bahan makanan yang sering dikonsumsi—menjadi solusi penting. Produk pangan yang menjadi fokus utama fortifikasi di Indonesia termasuk beras, tepung terigu, garam, dan minyak goreng.
Dokumen Rekomendasi Kebijakan Strategis FPN 2025-2045 disusun oleh Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI) dengan dukungan pendanaan Bill & Melinda Gates Foundation dan dibantu oleh Prof. Achmad Suryana berfokus pada pentingnya fortifikasi pangan dalam meningkatkan status gizi mikro masyarakat Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan gizi di masa depan. Tantangan yang dihadapi program fortifikasi termasuk ketidakstabilan ekonomi global, geopolitik, serta keterbatasan daya beli masyarakat. Meski demikian, fortifikasi pangan tetap menjadi prioritas nasional, sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2025-2045. Selain itu, berbagai organisasi internasional turut mendukung penguatan program ini. Salah satu langkah konkret pemerintah adalah pembentukan Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional (FPN) yang bertugas merumuskan rekomendasi kebijakan, advokasi, pengawasan, komunikasi publik, dan riset terkait fortifikasi pangan.
Hasil yang diharapkan dari program ini adalah terpenuhinya kebutuhan gizi mikro esensial (yodium, zat besi, dan vitamin A) untuk seluruh penduduk Indonesia, dengan perhatian khusus pada masyarakat miskin dan anak-anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Keberhasilan ini akan didukung oleh peningkatan cakupan dan kepatuhan terhadap standar fortifikasi, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.
Target jangka panjang dari program FPN mencakup peningkatan proporsi rumah tangga yang mengonsumsi garam beriodium sesuai SNI, tepung terigu, minyak goreng, dan beras yang difortifikasi sesuai standar, serta penyediaan produk taburia (suplemen gizi) untuk anak-anak. Pangan biofortifikasi juga diharapkan tumbuh pesat, dengan target luas tanam varietas padi biofortifikasi mencapai 700.000 hektare pada 2045. Secara keseluruhan, program ini diarahkan untuk menciptakan SDM unggul dan sehat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Rekomendasi ini menggarisbawahi pentingnya penerapan fortifikasi pangan sebagai bagian dari strategi besar mencapai ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dengan strategi-strategi ini, diharapkan program fortifikasi pangan akan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan bagi terciptanya SDM berkualitas tinggi yang siap membawa Indonesia mencapai visi besar Indonesia Emas 2045. Informasi lebih lanjut mengenai dokumen ini dapat didapatkan dengan menghubungi kami melalui email kfi@kfindonesia.org
– Hanifah Hana Pertiwi-
