Estimated reading time: 4 menit
Fortifikasi beras di Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Dari FGD yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan FGD Penguatan Peran Pemangku Kepentingan Sektor Swasta dalam Pelaksanaan Fortifikasi Pangan Wajib di Indonesia pada tanggal 13-14 November 2023 di Harris Hotel Tebet, tersirat bahwa fortifikasi beras mendapat dukungan berbagai pihak, meskipun sampai saat ini belum diwajibkan. Walaupun, belum ada peraturan yang mewajibkan yang mewajibkan industri untuk melakukan fortifikasi beras, standar SNI fortifikasi beras ataupun aturan mengenai sistem keamanan mutu beras yang difortifikasi di Indonesia, inisiatif industri untuk melakukan fortifikasi beras secara komersial sudah dilaksanakan 2-3 tahun terakhir.
Pengembangan fortifikasi beras di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Hal ini didukung dengan adanya payung peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah tersedia (Fortifikasi beras termuat dalam RPJMN 2020-2024), tersedianya program bantuan sosial beras, serta tersedianya teknologi pembuatan premix kernel dan mulai ada yang menguasai. Posisi beras sebagai makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia juga menjadi salah satu potensi pengembangan fortifikasi beras di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS (2022), konsumsi beras penduduk Indonesia mengalami peningkatan. Konsumsi beras di rumah berkisar antara 64 hingga 93 kg per kapita per tahun pada tahun 2021.
Tabel 1. Konsumsi beras di dalam rumah menurut kelompok pengeluaran rumah tangga tahun 2021
Dari segi produksi, terdapat 169.789 usaha penggilingan padi yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia dengan rincian 95,06 persen adalah penggilingan padi skala kecil, 7.332 usaha atau sekitar 4,32 persen dan sebanyak 1.056 usaha atau 0,62 persen adalah penggilingan padi skala besar (BPS 2021).
Gambar 1. Distribusi penggilingan beras di Indonesia Di samping itu, hasil uji coba fortifikasi Raskin yang dilaksanakan di Kabupaten Karawang, SEAFAST center melakukan uji coba penerimaan fortifikasi Raskin (Beras Forti) yang hasilnya secara umum dapat disimpulkan bahwa responden tidak dapat membedakan nasi yang berasal dari beras yang difortifikasi menggunakan premix kernel (RFK) dari DSM dengan beras biasa non fortifikasi. Hal ini menjadi salah satu alasan fortifikasi beras dapat menjadi silent intervention dalam menanggulangi masalah gizi mikro di Indonesia (BRIA 2016).
Di samping adanya faktor pendorong pengembangan fortifikasi beras di Indonesia, juga terdapat berbagai kendala. Salah satu kendala dalam fortifikasi beras adalah biaya fortifikan (kernel) yang masih mahal sekitar antara Rp500-Rp1.000/kg ditambah biaya mixing sebesar Rp400. Hal ini menyebabkan harga jual masih diatas HET dan belum terjangkau masyarakat berpendapatan rendah yang lebih membutuhkan. Selain itu, masih diperlukan studi efektivitas untuk mengetahui dampaknya terhadap masyarakat luas. Standar premix kernel saat ini sedang disusun oleh Kementerian Kesehatan. Edukasi kepada masyarakat juga sangat penting dilakukan sehingga nantinya dapat menerima beras fortifikasi dengan baik dan memanfaatkannya dengan tepat. Selain yang faktor yang disebutkan di atas, kajian analisis lanskap fortifikasi beras yang dilakukan oleh Nutrition International bekerjasama dengan technoserve pada tahun 2023, memetakan faktor penghambat kesuksesan fortifikasi beras di Indonesia sebagai berikut:
- Tidak tersedia insentif bagi industri fortifikasi untuk industri yang memiliki inisiatif produksi beras fortifikasi
- Instabilitas harga yang membebani
- Biaya fortifikasi (terhadap harga bahan baku dan FRK) masih tinggi
- Meski bantuan beras sosial tersedia, namun belum ada langkah konkrit untuk implementasi fortifikasi beras bantuan sosial (Target 100% tahun 2024). BPNT tidak mungkin diterapkan sebagai skema distribusi beras bantuan sosial karena BNPT sudah tidak diterapkan lagi, dan jika diterapkan kelompok sasaran boleh memiih beras non fortifikasi atau memilih pangan lainnya sehingga program fortifikasi beras tidak akan efektif.
- Permintaan beras dari program pemerintah maupun pasar komersial belum ada/belum terbentuk sehingga industri ragu
- berinvestasi jangka panjang.
- Belum tersedia program peningkatan kapasitas penjaminan mutu untuk menghasilkan produk terstandarisasi dan memenuhi syarat kualitas dan keamanan pangan.
Terlepas masih adanya berbagai faktor penghambat fortifikasi beras yang disebutkan di atas, pengembangan fortifikasi beras di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, baik melalui program bantuan pemerintah ataupun secara komersial (Rep: Roz&Elm)
Daftar Pustaka
[BRIA] Better Rice Initiative Asia. 2016. Final Report of Indonesia Project Component 2: Nutrition.
BPS. 2021. Direktori Usaha/Perusahaan Industri Padi 2020. Jakarta: BPS.
BPS. 2022. Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia, Maret 2022. https://www.bps.go.id/indicator/5/2090/1/rata-rata-konsumsi-perkapita-seminggu-di-daerah-perkotaan-dan-pedesaan-menurut-komoditi-makanan-dan-golongan-pengeluaran-per-kapita-seminggu.html.
Nutrition International. 2023. Landscape analysis of Rice Fortification in Indonesia.
